Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Rabu, 06 Jun 2018
shade

Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

  • Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  • Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  • Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  • Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi.

Selengkapnya...

Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 April 2016, sekitar pukul 21.31 WIB, kita digemparkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial Y yang "diduga" dilakukan oleh 14 (empat belas) pemuda tanggung dan 7 (tujuh) di antaranya masih remaja (sudah diputus oleh pengadilan). Perbuatan tersebut dilakukan disebuah kebun karet di kawasan Lembak Kabupaten Rejang Leebong Bengkulu, dimana Y diperlakukan secara kejam dengan cara disekap dan diikat, bukan cuman itu korban juga dianiaya oleh para pelaku dan selanjutnya korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-14 (empat belas) pemuda tersebut. Bahkan yang lebih membuat kita miris berdasarkan hasil visum bahwa anak yang bernama Y sudah dalam keadaan meninggal masih disetubuhi oleh pemuda-pemuda tersebut.

Sontak kejadian itu membuat kita semua geram, semua mengutuk, semua minta pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya bahkan ada yang minta para pelakunya dihukum kebiri dan dihukum mati. Begitu kejamnya kelakuan para pemuda tersebut membuat Presiden Jokowi angkat bicara meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya, diikuti pernyataan beberapa menteri yang ikut mengutuk perbuatan biadab tersebut, termasuk para wakil rakyat di Senayan sana yang tidak mau ketinggalan menghujat dan minta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat pakar kesejahteraan anak Prof. Dr. Irwanto, yang menganggap pemerintah salah fokus dalam merespon kasus-kasus pemerkosaan dan pencabulan yang muncul. Pemerintah seakan-akan lebih fokus untuk menghukum pelaku kekerasan seksual. Mulai dari hukuman kebiri hingga pidana seumur hidup. Hal tersebut dijustifikasi dengan penggunaan hukuman sama di beberapa negara maju. Mereka berkaca kepada beberapa negara Amerika Serikat yang menggunakan hukuman kebiri. Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Irwanto, "Tapi, saat saya perhatikan, kejahatan kekerasan seksual di negara bagian yang menerapkan hukuman itu pun tak turun secara signifikan" (16/5).

Selengkapnya...

Legal Positivisme "Menyesatkan" Cara Berpikir Hakim

Kalau para penegak hukum berkumpul, baik itu polisi, jaksa, hakim dan advokat, tentu kita akan sering mendengar perbincangan mereka yang mengatakan "undang-undangnya sudah lengkap dan sudah menentukan demikian, bunyi pasalnya dan ancaman pidananya sekian" dan lain sebagainya. Dari ilustrasi di atas, itulah mereka para penganut legal positivisme, karena menurutnya hukum positif yang selalu mengacu kepada aturan perundang-undangan "dianggap" sudah memberikan kepastian hukum, namun pertanyaannya apakah sudah memberikan kemanfaatan dan keadilan?

Salah satu asas yang menjadi inti ajaran hukum positif adalah ajaran asas legalitas yang hampir semua dianut oleh penegak hukum di Indonesia, bahkan asas legalitas bersifat universal, dimana ajaran ini sangat "mendewa-dewakan undang-undang". Menurutnya undang-undang di atas segala-galanya dan tidak ada yang lain. Ajaran ini dipengaruhi oleh pandangan klasik yang dipertahankan oleh John Secondat Montesquieu dan Immanuel Kant, intinya adalah didasarkan kepada pikiran dasar Montesquieu bahwa pembentuk undang-undang adalah salah satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka hakim harus tunduk pada pembentuk undang-undang. Dalam pandangan ini, peradilan tidak lain hanyalah suatu pembentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkret merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya.

Selengkapnya...

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking