Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Rabu, 15 November 2017
shade

Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 April 2016, sekitar pukul 21.31 WIB, kita digemparkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial Y yang "diduga" dilakukan oleh 14 (empat belas) pemuda tanggung dan 7 (tujuh) di antaranya masih remaja (sudah diputus oleh pengadilan). Perbuatan tersebut dilakukan disebuah kebun karet di kawasan Lembak Kabupaten Rejang Leebong Bengkulu, dimana Y diperlakukan secara kejam dengan cara disekap dan diikat, bukan cuman itu korban juga dianiaya oleh para pelaku dan selanjutnya korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-14 (empat belas) pemuda tersebut. Bahkan yang lebih membuat kita miris berdasarkan hasil visum bahwa anak yang bernama Y sudah dalam keadaan meninggal masih disetubuhi oleh pemuda-pemuda tersebut.

Sontak kejadian itu membuat kita semua geram, semua mengutuk, semua minta pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya bahkan ada yang minta para pelakunya dihukum kebiri dan dihukum mati. Begitu kejamnya kelakuan para pemuda tersebut membuat Presiden Jokowi angkat bicara meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya, diikuti pernyataan beberapa menteri yang ikut mengutuk perbuatan biadab tersebut, termasuk para wakil rakyat di Senayan sana yang tidak mau ketinggalan menghujat dan minta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat pakar kesejahteraan anak Prof. Dr. Irwanto, yang menganggap pemerintah salah fokus dalam merespon kasus-kasus pemerkosaan dan pencabulan yang muncul. Pemerintah seakan-akan lebih fokus untuk menghukum pelaku kekerasan seksual. Mulai dari hukuman kebiri hingga pidana seumur hidup. Hal tersebut dijustifikasi dengan penggunaan hukuman sama di beberapa negara maju. Mereka berkaca kepada beberapa negara Amerika Serikat yang menggunakan hukuman kebiri. Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Irwanto, "Tapi, saat saya perhatikan, kejahatan kekerasan seksual di negara bagian yang menerapkan hukuman itu pun tak turun secara signifikan" (16/5).

Selengkapnya...

Legal Positivisme "Menyesatkan" Cara Berpikir Hakim

Kalau para penegak hukum berkumpul, baik itu polisi, jaksa, hakim dan advokat, tentu kita akan sering mendengar perbincangan mereka yang mengatakan "undang-undangnya sudah lengkap dan sudah menentukan demikian, bunyi pasalnya dan ancaman pidananya sekian" dan lain sebagainya. Dari ilustrasi di atas, itulah mereka para penganut legal positivisme, karena menurutnya hukum positif yang selalu mengacu kepada aturan perundang-undangan "dianggap" sudah memberikan kepastian hukum, namun pertanyaannya apakah sudah memberikan kemanfaatan dan keadilan?

Salah satu asas yang menjadi inti ajaran hukum positif adalah ajaran asas legalitas yang hampir semua dianut oleh penegak hukum di Indonesia, bahkan asas legalitas bersifat universal, dimana ajaran ini sangat "mendewa-dewakan undang-undang". Menurutnya undang-undang di atas segala-galanya dan tidak ada yang lain. Ajaran ini dipengaruhi oleh pandangan klasik yang dipertahankan oleh John Secondat Montesquieu dan Immanuel Kant, intinya adalah didasarkan kepada pikiran dasar Montesquieu bahwa pembentuk undang-undang adalah salah satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka hakim harus tunduk pada pembentuk undang-undang. Dalam pandangan ini, peradilan tidak lain hanyalah suatu pembentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkret merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya.

Selengkapnya...

Penyalahguna Narkotika, Kriminal atau Korban?

Judul tulisan di atas tentu akan mendapatkan tanggapan yang beragam, ada yang berpendapat bahwa penyalahguna narkotika adalah pelaku kriminal yang harus dipenjarakan karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Pendapat itu benar jika dikaji dan ditinjau dalam kacamata legal positivistik (hukum positif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pandangan yang lain mengatakan bahwa penyalahguna atau korban penyalahguna adalah korban dan bukan pelaku kriminal atau penjahat yang harus dipenjarakan, sehingga harus diobati supaya sembuh, pendapat seperti itu menurut penulis sah-sah saja jika hukum dilihat dari segi kemanfaatan dan keadilannya.

Terlepas dari semua pendapat tersebut, yang harus kita ketahui bahwa saat ini penyalahguna narkotika di Indonesia sudah sampai diangka yang sangat memprihatinkan yakni 4,2 (empat koma dua) juta jiwa. Dan dari sekian banyak pengguna narkotika tersebut, hampir semuanya didominasi oleh generasi muda bangsa ini yang suatu saat diharapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin dimasa yang akan datang. Bisa kita bayangkan bagaimana kehancuran bangsa ini kalau bangsa yang besar ini dipimpin oleh penyalahguna narkotika?

Selengkapnya...

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking