Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Selasa, 02 Maret 2021
shade

Penegakan Hukum dan Delegitimasi Negara

Bagiku beginilah bunyi keadilan: keadilan tidaklah sama dan tidak akan menjadi sama.

(Frederick Nietzche, dalam Thus Spoke Zarathustra)

Erwansyah remaja putus sekolah usia 17 tahun, tertegun dan gagap menjawab ketika ketua majelis hakim di satu sudut ruang Pengadilan Negeri menanyakan kepadanya apakah dia mengerti isi surat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). “…saya mohon putusan yang seringan-ringannya Yang Mulia Hakim, saya menyesal atas perbuatan saya…” demikian ucapnya memelas. Remaja yang wajahnya masih terlihat lembam akibat pukulan dan tendangan warga sesaat setelah dia dipergoki menggondol barang curiannya itu didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan pencurian di pekarangan tertutup dilakukan berlanjut. Erwansyah yang tidak pernah mengira perbuatannya bisa sejauh itu akibatnya, dipersidangan mengaku awalnya cuma mau “menukar” sendalnya yang butut dengan sendal jepit karet trendi yang tergeletak di depan pintu rumah orang yang dilintasinya malam itu. Dengan cara melompat pagar kemudian “dipindahkannya” sendal trendi itu ke kakinya tapi karena merasa nangggung baju dan celana jean yang menggantung di tali jemuran halaman samping rumah itu sekalian juga dibungkus untuk dibawanya pulang. Dalam requisitor JPU yang dibacakan dalam persidangan siang itu terdakwa Erwansyah dituntut penjara 1 tahun 2 bulan karena JPU menganggap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah mencuri 1 sendal jepit, 2 celana Jeans plus 1 kaos dan 1 baju kemeja.

Pada waktu yang bersamaan di ruang sidang lainnya masih di Pengadilan Negeri yang sama seorang pejabat pemerintah daerah yang didakwa atas kejahatan korupsi senilai 1,5 Miliar karena menilep dana program pembangunan desa, dituntut oleh JPU 1 tahun penjara, denda dan membayar uang pengganti. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa dana pembangunan desa tersebut merupakan bantuan dari lembaga keuangan dunia dimaksudkan untuk memacu pembangunan dan pemberdayaaan ekonomi produktif rakyat dan merupakan dana pinjaman yang masuk dalam kategori utang negara. Terdakwa yang dalam persidangan tampak segar bugar dan tidak menjalani penahanan itu melakukan aksinya dengan cara memotong dana bagi beberapa desa senilai total Rp.1 miliar. Setelah berkonsultasi dengan pengacaranya terdakwa menjawab mantap akan mengajukan pledoi (pembelaan) atas tuntutan JPU yang menyatakan dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 3 Jo Pasal 17 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Cerita tentang dua kisah semacam diatas telah sering kita dengar di rimba belantara hukum tanah air. Perlakuan yang berbeda (anequal treatment) terhadap para terdakwa atas suatu perkara yang sama atau jenis perkara yang berbeda secara kualitas namun diperlakukan secara sama dan sederhana dengan perkara yang biasa dan remeh. Demikian sama halnya dengan cerita Erwansyah yang nyolong sendal plus pakaian yang dituntut JPU penjara 1 tahun 2 bulan dan pejabat yang nilep uang rakyat Rp.1 Miliar yang dituntut JPU cuma 1 tahun penjara, masing-masing aparat penegak hukum memang mempunyai pertimbangannya masing-masing. Meskipun ini nampak menyerang logika hukum dan keadilan kita namun penegakan hukum memang memiliki logikanya sendiri. Hukum sulit untuk diprediksi apalagi disentuh kepastian dan keadilannya. Cerita Erwansyah hanyalah gumpalan kecil dari reruntuhan gunung es ketidakadilan yang setiap waktu menyergap dalam perasaan kita.

***

Selengkapnya...

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking