Memilih Calon Pemimpin yang Tidak Korup dan Selalu Ingat Janji

Detail

Ditayangkan: Selasa, 08 Desember 2015 10:42

Ditulis oleh Muliyawan

Tinggal menghitung jam, sebagian rakyat Indonesia akan menghelat pesta demokrasi berupa pilkada (pemilihan kepala daerah) yang dilaksanakan secara serentak di sebagian besar wilayah Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015. Begitu sakralnya pesta demokrasi tersebut sampai-sampai Presiden menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 25 Tahun 2015 yang menetapkan pilkada serentak tersebut sebagai hari libur nasional. Ditetapkannya tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional tentu bertujuan agar segenap rakyat Indonesia yang di tempatnya akan dilaksankan pesta demokrasi berupa pilkada agar mempergunakan haknya dengan cara memberikan suaranya dengan memilih salah satu calon kepala daerah (pemimpin) yang dianggap mampu menjadi pemimpin segala lapisan masyarakat tanpa melihat suku, ras dan agama rakyat yang dipimpinnya, walapun mencari calon pemimpin seperti itu bukanlah hal yang mudah.

Selengkapnya...

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum

Detail

Ditayangkan: Rabu, 28 Oktober 2015 16:50

Ditulis oleh Muliyawan

Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki era pasar bebas tingkat Asia (Asian Free Trade Market) atau dalam istilah lain disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang akan dimulai pada bulan Desember tahun 2015, sehingga dalam rangka memasuki AFTA, setiap pelaku bisnis harus mengerti tentang seluk beluk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di negara lain keberadaan Undang-Undang Anti Monopoli sebenarnya sudah sangat tua. Di Amerika Serikat, keberadaan Undang-Undang tersebut sudah berumur lebih dari 100 tahun yang dikenal dengan nama Shermant Act. Di Kanada pada tahun 1889 Undang-Undang semacam itu sudah dikenal, di Jepang umurnya sekitar 40 tahun, di Jerman umurnya sekitar 60 tahun dan terdapat lembaga pengawas dengan nama Bundes Kartel Amm. Dan di Eropa sudah lama dikenal perjanjian di antara negara-negara Eropa untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus monopoli yang terjadi yang dilakukan secara cross border atau dilakukan secara lintas batas di berbagai negara Eropa.

Berbeda dengan Indonesia nanti setelah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan, ekonomi kemudian krisis multi-dimensi barulah pada tahun 1999, tepatnya bulan Maret Undang-Undang tentang monopoli diterbitkan, padahal diskusi-diskusi tentang pentingnya Undang-Undang Anti Monopoli sudah lama dibicarakan, hal ini sudah menunjukkan begitu lambatnya kita merespon perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini yang setiap detik mengalami perubahan terutama hukum yang mengatur mengenai masalah bisnis.

Selengkapnya...