Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Selasa, 02 Maret 2021
shade

Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya

Korupsi saat ini sudah menjadi trend dimana-mana, yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari level menteri, sampai kepada level kepala desa, korupsi pun kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Bahkan yang menyandang status PNS (Pegawai Negeri Sipil) pun, tanpa disadari dalam kesehariannya telah melakukan perilaku korupsi kecil-kecilan dengan modus "terlambat masuk kantor dan cepat pulang sebelum waktunya" padahal telah digaji oleh negara dengan jam kantor yang sudah ditentukan.

Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium empat yang susah disembuhkan dan yang lebih parah lagi terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Lihat saja ketika mereka diwawancarai oleh awak media (cetak maupun elektonik) mereka tidak menampakkan wajah penyesalan apalagi perasaan bersalah dan dengan enteng mereka menjawab "kan ini baru dugaan belum tentu kami bersalah dan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah".

Banyak orang yang bertanya, apakah korupsi yang sudah mengakar dimana-mana masih bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga korupsi tidak ada lagi di muka bumi ini, terutama di negeri tercinta Indonesia? Jika kita realistis tentu jawabannya "TIDAK" tetapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi perilaku korupsi dengan cara mencabut akar-akar korupsi tersebut, yang akarnya adalah kebodohan dan kemiskinan, karena dari kebodohanlah yang melahirkan kemiskinan dan kemiskinan yang bisa membuat orang berperilaku korup.

Selengkapnya...

Paradigma Hukum Progresif

1. PENDAHULUAN

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi akademisi hukum, mahasiswa hukum bahkan para penegak hukum di Indonesia bahwa sistem hukum yang digunakan saat ini adalah sistem hukum yang berpaham legal positivistik, dalam artian dalam menegakkan aturan hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis apa yang menjadi teks undang-undang itulah yang mesti diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan, dan itulah brand mark yang banyak dikenal orang. Jika kita berurusan dengan hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya

Mendalami Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi

Seiring dengan aplikasi Standar Pelayanan Peradilan dan penerapan Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, maka segenap aparatur peradilan pada PN Kelas IB Palopo perlu mendalami Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

Selengkapnya...

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking