Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Selasa, 23 Oktober 2018
shade

Peresmian Operasionalisasi 85 Pengadilan Baru, di antaranya Pengadilan Negeri Belopa

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (access to justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi.

Salah satu di antara 85 pengadilan yang diresmikan tersebut adalah Pengadilan Negeri Belopa yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Luwu. Operasional Pengadilan Negeri Belopa berpusat pada gedung kantor yang terletak di Jl. Sungai Paremang No. 21, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang sebelumnya meliputi Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, kini hanya meliputi Kota Palopo.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administrasinya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis di wilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara, sehingga pada daerah-daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar. Sehingga dengan berdirinya pengadilan-pengadilan baru tersebut dapat memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan arahan Ketua Mahkamah Agung, di tengah keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pada pengadilan-pengadilan yang baru, tidak menjadi alasan bagi aparatur pengadilan untuk tidak memberikan layanan dan semua bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia demi mewujudkan justice for all.

Selengkapnya Siaran Pers:

Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Kepala Badan Pengawasan Pasca Fit & Proper Test

by Albert Usada. Bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia,Cempaka Putih Kav. 58 Jakarta pada hari Senin 5 September 2016 jam 13.05 - 15.35 wib telah dilaksanakan Pembinaan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, Kelas I A, dan Kelas I B yang telah dinyatakan resmi Lulus Fit & Proper Test Angkatan Kedua Tahun Anggaran 2016. Pembinaan diawali oleh Dirjen Badilum Herri Swantoro, S.H., M.H. yang mempresentasikan tentang (1) "Kepemimpinan & Kompetensi", dan (2) Manajemen Risiko, kemudian dilanjutkan Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Nugroho Setiadji, S.H. yang membawakan materi "Penguatan Integritas Melalui Sinergisitas Perilaku dan Kinerja". Ikut mendampingi pembinaan adalah Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos, M.Hum, Sekretaris Ditjen Badilum.

dirjen 02

Sumber: situs web Ditjen Badan Peradilan Umum

Selengkapnya...

Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung

Penegakan Disiplin Kerja, Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Pedoman Penanganan Pengaduan

zperma789k

Pinrang, 08/08/2016: KETUA Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr. Machmud Rachimi, S.H., M.H. pada hari Senin 8 Agustus 2016 bertempat di Aula Gedung Pola Kantor Bupati Pinrang telah memberikan Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA):

  1. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  2. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya; dan
  3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Selengkapnya...

Digitalisasi Surat-surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo

Memerhatikan hasil pembahasan dalam Rapat Dinas Pengadilan Negeri Palopo Bulan Maret 2015 pada Senin, 9/03/2015 di Ruang Sidang Kusumah Atmadja, salah satunya adalah pasca penerbitan surat-surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang berkenaan dengan teknis yudisial dan teknis administratif penanganan perkara, serta teknis administratif kepegawaian pada Pengadilan Negeri Palopo.

Rapat Dinas Bulanan dipimpin langsung oleh Bapak Sarwono, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Palopo, yang didampingi oleh Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris. Rapat dimulai pada pukul 08.30 wita, dan berakhir pada pukul 09.45 Wita. Seusai rapat, kembali ke pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

Selengkapnya

Panitera Mahkamah Agung RI Terbitkan Juklak SEMA 1 Tahun 2014

gavel judge courtMahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014. Sema yang merupakan perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 ini mulai berlaku bagi pengajuan kasasi/PK mulai 1 Maret 2014. Untuk terwujudnya keseragaman dalam mengimplementasikan SEMA 1 Tahun 2014, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

"Bahwa dalam rangka memberi petunjuk dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dipandang perlu ditetapkan keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali", demikian bunyi konsideran Keputusan Panitera MA yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 tersebut.

Sebagai sebuah Juklak, SK Panitera ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEMA 1 Tahun 2014. Keduanya berfungsi sebagai petunjuk atau acuan bagi pengadilan dalam mengelola dan mengirimkan dokumen elektronik perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Komposisi dari Juklak Panitera ini terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu: pendahuluan, definisi dan pengertian, dokumen elektronik permohonan kasasi/peninjauan kembali, pengelolaan dokumen elektronik pada pengadilan, pengelolaan dokumen elektronik pada Mahkamah Agung, pusat data dan informasi perkara, lain-lain dan penutup.

Selengkapnya: Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014

 

sumber: website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking