Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Senin, 18 September 2017
shade

Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Kepala Badan Pengawasan Pasca Fit & Proper Test

by Albert Usada. Bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia,Cempaka Putih Kav. 58 Jakarta pada hari Senin 5 September 2016 jam 13.05 - 15.35 wib telah dilaksanakan Pembinaan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, Kelas I A, dan Kelas I B yang telah dinyatakan resmi Lulus Fit & Proper Test Angkatan Kedua Tahun Anggaran 2016. Pembinaan diawali oleh Dirjen Badilum Herri Swantoro, S.H., M.H. yang mempresentasikan tentang (1) "Kepemimpinan & Kompetensi", dan (2) Manajemen Risiko, kemudian dilanjutkan Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Nugroho Setiadji, S.H. yang membawakan materi "Penguatan Integritas Melalui Sinergisitas Perilaku dan Kinerja". Ikut mendampingi pembinaan adalah Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos, M.Hum, Sekretaris Ditjen Badilum.

dirjen 02

Sumber: situs web Ditjen Badan Peradilan Umum

Selengkapnya...

Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung

Penegakan Disiplin Kerja, Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Pedoman Penanganan Pengaduan

zperma789k

Pinrang, 08/08/2016: KETUA Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr. Machmud Rachimi, S.H., M.H. pada hari Senin 8 Agustus 2016 bertempat di Aula Gedung Pola Kantor Bupati Pinrang telah memberikan Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA):

  1. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  2. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya; dan
  3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Selengkapnya...

Digitalisasi Surat-surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo

Memerhatikan hasil pembahasan dalam Rapat Dinas Pengadilan Negeri Palopo Bulan Maret 2015 pada Senin, 9/03/2015 di Ruang Sidang Kusumah Atmadja, salah satunya adalah pasca penerbitan surat-surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang berkenaan dengan teknis yudisial dan teknis administratif penanganan perkara, serta teknis administratif kepegawaian pada Pengadilan Negeri Palopo.

Rapat Dinas Bulanan dipimpin langsung oleh Bapak Sarwono, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Palopo, yang didampingi oleh Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris. Rapat dimulai pada pukul 08.30 wita, dan berakhir pada pukul 09.45 Wita. Seusai rapat, kembali ke pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

Selengkapnya

Panitera Mahkamah Agung RI Terbitkan Juklak SEMA 1 Tahun 2014

gavel judge courtMahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014. Sema yang merupakan perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 ini mulai berlaku bagi pengajuan kasasi/PK mulai 1 Maret 2014. Untuk terwujudnya keseragaman dalam mengimplementasikan SEMA 1 Tahun 2014, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

"Bahwa dalam rangka memberi petunjuk dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dipandang perlu ditetapkan keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali", demikian bunyi konsideran Keputusan Panitera MA yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 tersebut.

Sebagai sebuah Juklak, SK Panitera ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEMA 1 Tahun 2014. Keduanya berfungsi sebagai petunjuk atau acuan bagi pengadilan dalam mengelola dan mengirimkan dokumen elektronik perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Komposisi dari Juklak Panitera ini terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu: pendahuluan, definisi dan pengertian, dokumen elektronik permohonan kasasi/peninjauan kembali, pengelolaan dokumen elektronik pada pengadilan, pengelolaan dokumen elektronik pada Mahkamah Agung, pusat data dan informasi perkara, lain-lain dan penutup.

Selengkapnya: Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014

 

sumber: website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung RI Tetapkan Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara pada Peradilan Umum

gavel judge courtUntuk efektivitas penyusunan putusan dan terciptanya standardisasi format dan bentuk putusan serta penomoran perkara pada peradilan umum, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 Maret 2014 menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Selengkapnya:

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking