Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Jumat, 16 November 2018
shade

Tolak Mogok Sidang, Hakim Pengadilan Negeri Palopo Sepakati Penyesuaian Gaji

gavel judge courtSebanyak tujuh hakim yang bertugas sebagai juru "adil" di Pengadilan Negeri (PN) Palopo mendukung tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim, yang tengah diperjuangkan sekira 7.000 hakim se-Indonesia.

Namun, hakim di daerah ini menolak mogok sidang karena dinilai akan mengganggu proses hukum para terdakwa yang tengah berproses di meja hijau.

"Kami ikut mendukung dan sejalan dengan tuntutan teman-teman hakim se-Indonesia yang sudah empat tahun tidak pernah menikmati kenaikan gaji, serta 11 tahun tidak menerima kenaikan tunjangan hakim," kata Kepala Humas PN Palopo, Purwanto S. Abdullah, SH. di Palopo, Selasa (10/4/2012).

Dia menjelaskan, mogok kerja merupakan upaya terakhir yang dilakukan para hakim di Indonesia sekaligus bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan para penegak hukum.

"Satu hari saja kami mogok, maka perkara pidana dan perdata langsung menumpuk. Apalagi kalau sampai mogok beberapa hari. Makanya, kami menolak mogok sidang, tetapi tidak berarti kami tidak mendukung Gerakan Hakim Progresif Indonesia yang mewakili hakim di seluruh Indonesia menuntut peningkatan kesejahteraan," katanya.

Dia memparakan, tenaga hakim di PN Palopo sangat terbatas dan tidak sebanding dengan perkara pidana yang ditangani. Pasalnya, hakim PN Palopo menyidangkan kasus pidana dan perdata dari dua kabupaten/kota, yakni Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.

sumber

Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012

Mahkamah-AgungMahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah, pencurian piring yang sampai kasasi. "Jadi tidak usah lagi gonjang-ganjing mengenai kasus anak yang mencuri sendal dan nenek yang mencuri piring sampai berlarut-larut, tetapi satu hari bisa selesai."

Selengkapnya: Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012

dikutip dari berbagai sumber

Bpk. H. M. Hatta Ali, SH. MH. Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung RI

Prosesi pemilihan ketua Mahkamah Agung telah selesai. Dan H. M. Hatta Ali, SH. MH. memperoleh suara terbanyak yaitu 50 % ditambah 1 sehingga pria asal Makassar ini dinobatkan menjadi ketua Mahkamah Agung terpilih. Berikut Hasil perolehan suara:

Perolehan suara para calon sebagai berikut:

      • Drs. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum. memperoleh 15 suara
      • H. M. Hatta Ali, SH. MH. memperoleh 28 suara
      • H. Abdul Kadir Mappong, SH. memperoleh 4 suara
      • Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. memperoleh 1 suara
      • Dr. H. Muhammad Shaleh, SH. MH. memperoleh 3 suara

Jumlah surat suara sah adalah 51 dan 3 surat suara tidak sah.

Dalam sambutannya pasca prosesi pemilihan, Bpk. H. M. Hatta Ali, SH. MH. mengutarakan: "Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak terkhusus kepada yang memilih saya untuk meneruskan estafet kepemimpinan Dr. Harifin A Tumpa. Semoga amanah yang dibebankan di pundak saya ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya".

Mengenai skala prioritas, beliau menjelaskan bahwa beliau belum bisa memberikan visi misi yang detail, tetapi sorotan masyarakat seperti pelayanan kepada masyarakat, percepatan penyelesaian perkara, peningkatan SDM dan kualitasnya menjadi fokus utamanya dalam menjalankan tugas. Pria dengan dua orang anak ini juga meyatakan bahwa integritas juga menjadi konsentrasi utamanya. “Saya tidak mau mendengar lagi ada hakim-hakim yang melanggar kode etik hakim agung dan mencoreng nama lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini”.

Berikut rekam jejak Bpk. H. M. Hatta Ali, SH. MH.

Sumber: website Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Berhentikan Sementara Hakim Syarifuddin

Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa mengatakan bahwa Hakim Syarifuddin sudah diberhentikan sejak 1 Juni 2011. “Tertangkapnya Hakim Syarifuddin adalah pukulan berat bagi proses pembenahan dan pembinaan lembaga peradilan. Untuk itu Mahkamah Agung tidak memberikan perlindungan kepada oknum Hakim yang melakukan tindakan yang sangat memalukan dan sangat tercela itu. Dan sejak 1 Juni 2011 semenjak ditangkap, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu resmi diberhentikan sementar sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 88 KMA SK/VI/2011 “MA tidak akan melindungi Hakim yang merusak citra peradilan” tambah Harifin.

Langkah ini diambil oleh Mahkamah Agung bersumber dari Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1991 pasal 15 yang mengatakan bahwa Hakim diberhentikan sementara dalam hal dikenakan perintah penangkapan yang diikuti penahanan. Langkah serupa juga telah dilakukan Mahkamah Agung dalam memberhentikan Hakim PTUN Jakarta, Ibrahim, Hakim Asnun dan lainnya. Ini adalah sebagian bukti bahwa Mahkamah Agung serius melakukan pembenahan dan memberantas Hakim-Hakim nakal.

Harifin mengatakan Mahkamah Agung akan sangat kooperatif dalam memberikan bantuan kepada KPK untuk menyelidiki masalah ini. “MA memberikan keleluasaan KPK untuk penyelidikan masalah ini” ungkap Harifin saat konferensi pers di Ruang Wiryono Mahkamah Agung pada Senin 6 Juni 2011 pukul 09.45.

sumber: website Mahkamah Agung RI

Hakim Kembalikan Anak ke Orang Tua (proses hukum anak yang terlibat kasus kriminal)

Mahkamah Agung RI segera menindaklanjuti konferensi pejabat peradilan atau International Association for Court Administrator (IACA) yang baru berakhir, Rabu (16/3). Ketua MA Harifin Tumpa mengatakan bahwa pengadilan akan mengutamakan restorative justice pada perkara anak.

Restorative justice adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan mengumpulkan pihak berperkara untuk memecahkan masalah tanpa melalui prosedur hukum formal. "Anak-anak tidak perlu diberikan hukuman seperti orang dewasa," kata Harifin di gedung MA kemarin (16/3).

Hukuman paling pas untuk anak-anak, kata Harifin, adalah dengan mengembalikannya kepada orangtua. Sebab, pidana pada anak justru akan berimbas buruk pada perkembangan mereka. "Kami lebih condong pada pemberian pendidikan ke anak," katanya.

Meski begitu, kata Harifin, hukuman kepada anak tetap akan diberikan pada kasus-kasus kriminal serius. Selain itu, tidak adanya sidang terhadap anak bukan berarti lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak akan dihapus. "Misalnya orangtua anak tidak mampu, maka anak ini dijadikan anak negara dan karena itu ditampung di lapas anak," katanya.

Kata Harifin, 21 anggota IACA telah sepakat untuk memberi akses keadilan terhadap kaum marjinal seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Itu dilakukan dengan program seperti sidang keliling, bantuan hukum, dan membebaskan biaya perkara (prodeo). "Padahal, itu sudah kita lakukan sejak tiga tahun lalu," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan uji materinya menyatakan bahwa usia anak yang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah antara 12-18 tahun. MK menaikkan usia anak dari sebelumnya 8-18 tahun. Alasannya, usia 8 tahun dianggap masih terlalu belia. Anak belum dewasa dan kesulitan membedakan baik dan buruk. Selain itu, penambahan usia tersebut memberi waktu lapang bagi proses tumbuh kembang anak. (aga/agm)

sumber: jpnn.com

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Real time web analytics, Heat map tracking