Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Permintaan Informasi
Pengaduan
Pengadilan Negeri Palopo - Pada hari Kamis, 16 September 2021 Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Palopo melakukan Sosialisasi dan Launcing E-Rona (E-Database Arsip Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana). E-Rona sendiri merupakan suatu aplikasi yang berisi database arsip Kepegawaian Pengadilan Negeri Palopo.
Berikut ini beberapa dokumentasi dari kegiatan Sosialisasi dan Launching E-Rona Pengadilan Negeri Palopo.
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Palopo.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Palopo
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Untuk pengajuan permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan (delegasi) dan pemantauan pelaksanaannya silakan click tautan berikut
JDIH Pengadilan Negeri Palopo memuat kumpulan dokumen elektronik salinan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebijakan yang berlaku
Silakan membaca syarat dan tata cara pengaduan. Laporkan jika Anda menemui pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pengadilan Negeri Palopo
Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Palopo Memperoleh Nilai LKJiP sebesar 70,90 (BB) atau Sangat Baik
| Hari ini: | 50 |
| Kemarin: | 527 |
| Minggu Ini: | 2027 |
| Minggu Lalu: | 1660 |
| Bulan Ini: | 7098 |
| Bulan Kemarin: | 18798 |
| Total: | 1578709 |
