Silakan click foto di atas untuk melihat dokumentasi kegiatan
Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 di Ruang Sidang Kusumah Atmadja Pengadilan Negeri Palopo dilaksanakan rapat dinas untuk bulan September 2018. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Bpk. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum. didampingi oleh Panitera Bapak Yohanis Peda Panoto, S.H., M.H. dan Sekretaris Ibu Rukani, S.H. Rapat dimulai pukul 08.33 WITA, diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural dan fungsional, pelaksana, honorer Pengadilan Negeri Palopo serta calon honorer Pengadilan Negeri Belopa.
Pokok bahasan rapat antar lain :
- Ketua Pengadilan Negeri Palopo dalam rapat ini mengingatkan kembali tentang pentingnya pelaksanaan isi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2017 No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang tertuang dalam maklumat tersebut.
- Kedisiplinan dan kepatuhan dalam pengisian daftar hadir manual maupun daftar hadir elektronik.
- Evaluasi kepatuhan dalam pengisian SIPP.
- Dalam persiapan peresmian Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Palopo sebagai satuan kerja induk telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk Pengadilan Negeri Belopa.
- Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 17 September 2018 Nomor : 1188/SEK/KS.00/09/2018 perihal peningkatan pelayanan yang prima dan berkualitas pada peradilan.
- Menindaklanjuti Surat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/2936/HK/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 perihal penggunaan e-court.
- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- Hakim pengawas bidang agar segera melakukan pengawasan dan segera melaporkan hasil dari pengawasan tersebut.
Rapat diakhiri pukul 10.09 WITA setelah mendengar masukan dari para peserta rapat.
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. |
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. |
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. |
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. |
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .
