Pada hari Senin tanggal 13 April 2015 selepas apel pagi, kembali diselenggarakan rapat dinas rutin bulanan, sebagai forum evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas aparat Pengadilan Negeri Palopo selama bulan Maret 2015. Rapat dilaksanakan di Ruang Sidang Kusumah Atmadja dan berlangsung mulai pukul 08.30 sampai dengan 09.45 Wita. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo.

Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 di Ruang Sidang Kusumah Atmadja kembali dilangsungkan Rapat Dinas Pengadilan Negeri Palopo. Rapat yang rutin diselenggarakan setiap bulan pada Senin minggu ke-2 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Bpk. Sarwono, S.H., M.Hum. didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Bpk. Albertus Usada, S.H., M.Hum. dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo, Ibu Any Bunga, S.H., M.H. Rapat dihadiri oleh seluruh Hakim, pejabat struktural dan fungsional, staf dan honorer pada Pengadilan Negeri Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo dalam pengarahannya menekankan mengenai disiplin waktu kerja dan apel, waktu penyelesaian penanganan perkara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014, penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan (delegasi) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2014 dan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo kemudian menambahkan tentang pentingnya pembaharuan konten-konten situs web, data SIPP/CTS dan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebagai wujud transparansi kepada publik. Selain itu, beliau juga menyinggung tentang pentingnya menjaga suasana kebersamaan dan kekeluargaan dengan saling asah, asih, asuh, tanpa memandang pangkat dan jabatan.

Pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015, bertempat di Rg. Sidang Kusumah Atmadja, dilangsungkan acara Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bpk. Albertus Usada, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Bpk. Sarwono, S.H., M.Hum. Bpk. Albertus Usada, S.H., M.H., yang sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10/DJU/SK/KP.04.5/12/2014 tanggal 12-12-2014 dipindahkan dan diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo.

Sidang selain dihadiri oleh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Palopo, juga disaksikan oleh unsur Muspida Kota Palopo dan Kab. Luwu, Para Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Palopo, Para Hakim dan Karyawan Pengadilan Negeri Rembang, para Pengurus Dharmmayukti Karini Cabang Palopo, serta tamu dan undangan lain.

Pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, bertempat di Gedung Serba Guna Pengadilan Tinggi Makassar, dilangsungkan Sidang Luar Biasa dengan acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Bpk. H. Andi Suryadarma Belo, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Palopo sebelumnya yaitu Bpk. H. Yulisar, S.H., M.H. berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 09/DJU/SK/KP.04.5/12/2014 tanggal 10 Desember 2014 dipindahkan/diangkat sebagai Hakim Madya Utama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya, menyerah-terimakan jabatan Ketua Pengadilan Negeri Palopo kepada Bpk. Sarwono, S.H., M.Hum., sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 5/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palopo.

Sidang Luar Biasa dihadiri oleh para Hakim Tinggi dan karyawan(ti) Pengadilan Tinggi Makassar, para Hakim dan karyawan(ti) Pengadilan Negeri Palopo, serta para undangan. Dalam sambutannya pasca Sidang Luar Biasa, Ketua Pengadilan Tinggi mengingatkan tentang pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali serta SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Penerapan kedua SEMA tersebut di atas secara baik akan menjamin terpenuhinya ketentuan jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.