Pengumuman Lainnya
Berdasarkan berita acara evaluasi dan seleksi lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo pada Selasa tanggal 4 Februari 2020, maka dengan ini diumumkan bahwa lembaga yang ditunjuk untuk memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo TA 2020 adalah:
PUSAT KAJIAN, ADVOKASI & BANTUAN HUKUM (PKaBH-UMI)
Selengkapnya:
Menginformasikan bahwa pada Pengadilan Negeri Palopo dibuka Pendaftaran Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tahun 2020 dengan Persyaratan Sebagai Berikut :
Surat Pengunguman beserta lampirannya KLIK DISINI
Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya No. 01/Pansel-CPNS/MA/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita, dengan kualifikasi Cumlaude, Disabilitas, Putra/Putri Papua, Papua Barat dan penerimaan secara Umum. yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di unit kerja Mahkamah Agung RI.
klik untuk melihat informasi lebih lanjut
Verifikasi penerimaan CPNS Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Palopo
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan bahwa jam kerja pada Pengadilan Negeri Palopo selama bulan Ramadhan 1440 H/2019 M adalah sebagai berikut:
Senin s.d. Kamis
- Jam kerja: pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 WITA
- Jam istirahat: pukul 12.00 s.d. 12.30 WITA
Jumat
- Jam kerja: pukul 08.00 s.d. pukul 15.30 WITA
- Jam istirahat: pukul 11.30 s.d. 12.30 WITA
Keluarga besar Pengadilan Negeri Palopo mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadhan 1440 H.
Demikian, terima kasih.
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. |
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. |
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. |
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. |
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .
